Kegiatan


Paham Radikal Gencar Disebarkan Lewat Medsos

Mlati, FKPT Jogja - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengajak para aparatur desa dan kelurahan melek internet. Hal ini untuk mendeteksi dini persebaran paham radikalisme di pelosok desa melalui media sosial. Sebab, pamong desa merupakan salah satu garda terdepan menyosialisasikan bahaya radikalisme ke masyarakat.

Hal ini disampaiakan Kasubag TU Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Ahadi Wijayanto, dalam acara Rembuk Aparatur Kelurahan dan Desa tentang Literasi Informasi ‘Saring Sebelum Sharing’ yang diselenggarakan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) DIY di The Atrium Hotel and Resort, Mlati, Sleman, Kamis (1/8). Peserta berasal dari kepolisian, TNI serta Aparatur Kelurahan dan Desa di Kabupaten Sleman.

Menurut Ahadi, saat ini dunia maya dimanfaatkan kelompok radikalisme untuk menyebarkan informasi tentang kegiatan mereka. Padahal sebelumnya rekrutmen kelompok radikalisme dilakukan secara tertutup.

“Jadi rekrutmen yang dulunya secara tertutup, saat ini dilakukan secara terbuka melalui medsos,” kata Ahadi.

Menurutnya, pemanfaatan dunia maya oleh kelompok radikal terorisme yakni pemberian informasi secara aktif tentang kegiatan mereka. Bahkan proses perekrutan dilakukan melalui website dan media sosial.

Pembentukan opini dilakukan dengan memanfaatkan media sosial melalui tulisan, gambar dan video. Termasuk perusakan atau hacking kepada situs-situs internet milik lembaga pemerintah. “Saat ini teroris menggunakan dunia maya karena mudah diakses, relatif sulit dikontrol, audien luas, bisa anonim dan kecepatan informasi, serta propaganda,” katanya.

Ahadi berharap para aparatur desa melek internet dan bisa memahami indiaktor suatu konten berisi faham radikal terorisme. Sehingga dari aparat desa bisa menyampaikan ke warganya agar lebih bijak saat menggunakan medsos. “Dari keluarga juga harus bijak memakai media sosial, awasi anggota keluarga dan filter konten-konten mengarah radikalisme terorisme,” jelasnya.

Sementara itu, pembicara lain, wakil Ketua PWI DIY bidang pembelaan wartawan Drs H Hudono SH mengatakan, saat ini masyarakat Indonesia pada umumnya senang berbagi informasi. Terlebih dibarengi dengan perkembangan teknologi digital.

Akibatnya informasi yang beredar melalui media sosial sulit terbendung, sehingga sering terjadi hoaks. Tidak adanya aturan baku dalam penggunaan medsos membuat masyarakat dengan mudah menyebar informasi melalui medsos. “Sampai saat ini belum ada pedoman baku bagi netizen dalam bermedsos. Daripada tidak punya aturan adopsi saja aturan jurnalistik,” katanya.

Melalui aturan jurnalistik itu nantinya netizen harus melakukan verifikasi, dengan melakukan cek dan ricek sebelum menulis dan menyebarkan. “Bila melanggar, netizen dijerat UU ITE, bukan UU Pers. Seharusnya, sebelum sharing harus saring dulu sesuai kode etik jurnalistik. Meski mengadopsi kode etik jurnalistik netizen tidak bisa disebut wartawan,” jelasnya.

Ditambahkan, kemajuan teknologi yang tidak dibarengi dengan literasi bisa berdampak negatif jika masyarakat tak siap menyaring mana informasi yang benar dan salah. “Hati-hati dan bijak di dunia maya, agar tidak terjadi hoaks,” imbaunya .(Shn)