Kegiatan


Ini Jawaban Ketika Ada yang Bertanya, Kenapa Indonesia Tidak Menggunakan Sistem Khilafah

Pontianak, FKPT Center - Upaya mengusung dan menegakkan khilafah sebagai sistem pemerintahan masih saja masive terjadi di Indonesia, meskipun Hizbut Tahrir sebagai organisasi yang memotorinya sudah secara resmi dibubarkan. Lantas, apa jawaban yang bisa diberikan ketika ada yang bertanya kenapa Indonesia tidak menggunakan sistem pemerintahan itu?

Bahasan tentang khilafah ini mengemuka di kegiatan Pelibatan Pelajar dalam Pencegahan Terorisme yang diselenggarakan oleh BNPT dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kalimantan Barat di Pontianak, Rabu (22/7/2020). Adalah Direktur Pencegahan BNPT, Inspektur Jenderal Hamli yang mengemukakan sebagai pembukaan penyampaian materinya.

"Kita bersyukur karena di Kalimantan Barat NKRI masih harga mati. Maksudnya harga mati ya tidak ditawar-tawar lagi, dan agar tetap begitu yang kita harus tetap berpancasila," kata Hamli.

Dengan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, maka potensi masuknya paham lain sebagai dasar sebuah pemerintahan dapat diminimalisir, salah satunya sistem kekhilafahan.

"Jika ada yang bertanya kenapa sih pak kita tidak memakai sistem pemerintahan khilafah? Kenapa kita tidak menjadikan syariat Islam sebagai landasan hukum saja? Jawabannya nanti ada umat agama lain yang protes. Indonesia ini beragam, majemuk, dan semua harus saling menghormati," jelas Hamli.

Kemampuan bersikap toleran terhadap sesama umat beragama, lanjut Hamli, menjadi modal dasar agar masyarakat, khususnya kelangan pemuda dan pelajar mampu membentengi dirinya dari ideologi radikal terorisme. Ditegaskannya, terorisme merupakan dampak yang terjadi di hilir dan disebabkan oleh sikap radikal dalam beragama. "Radikal dalam beragama itu ya contohnya tidak mampu bertoleransi dengan sesama umat beragama," ujarnya.

Hal terkait hubungan antarumat beragama ini dianggap penting disampaikan untuk dapat mencegah terorisme, mengingat hasil survey pada tahun 2012 menunjukkan, agama menjadi landasan terkuat terjadinya aksi terorisme dengan angka sebesar 45,5%. Landasan lainnya adalah solidaritas komunal atau dukungan terhadap sesama sebesar 20%, dan 12,7% lainnya mob mentality atau aksi unjuk keberanian.

"Inilah kenapa pemuda dan pelajar ikut dilibatkan dalam aksi pencegahan terorisme. Pemuda itu bawaannya berani, meledak-ledak, dan itu harus dikendalikan," kata Hamli.

Dalam paparannya perwira polisi penyandang 2 bintang di pundak tersebut juga mengungkapkan, strategi penyebarluasan radikalisme yang banyak ditemukan di lapangan, khususnya yang memanfaatkan media sosial. Di antaranya menggunakan perantara profesional, birokrat, dan pengusaha strategis, da'i populer, artis atau selebritis, atlet berprestasi, mahasiswa atau pelajar, tenaga pendidik, penanggung jawab ekonomi keluarga, TNI/Polri, dan jurnalis.

"Karena itu kita harus berhati-hati ketika menggunakan media sosial. Jangan sampai kita menjadi radikal hanya karena salah memilih idola," pungkas Hamli. [shk/shk]